BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua LTM PBNU Kabupaten Banyumas, KH. Maulana Ahmad Hasan yang juga merupakan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan masih banyak masyarakat Banyumas terutama di kalangan pendidikan agama, non formal masih jauh dari sentuhan APBN/APBD.
Padahal, kata Gus Hasan, sumber APBD adalah pajak dari seluruh masyarakat Banyumas, baik dia sebagai pengusaha, pebisnis bahkan rakyat jelata sekalipun, mereka yang melaksanakan pendidikan agama (non formal) pun warga negara yang membayar pajak harus diperhatikan nasibnya.
Sementara, sektor ekonomi, pembangunan tentu bagian dari tugas wajib setiap kepala daerah.
Mendekati perhelatan Pilkada Banyumas 2024 mendatang menurutnya setiap calon kepala daerah pasti akan bicara bagaimana memajukan perekonomian wilayahnya, justru baginya itu hal yang normatif. Orang hidup memang harus bergerak dengan ditopang dengan kekuatan ekonomi, “Tidak mungkinlah calon bupati tidak bicara ekonomi,” ujarnya kepada banyumasmedia.com pada Rabu (24/4/2024).
“Saya dulu membayangkan para calon Bupati itu berbicara masalah kesehatan untuk warga Banyumas, saya pernah berkomunikaai dengan orang kantor kepresidenan, saya punya bayangan kalau bisa dilaksanakan oleh presiden yang akan datang seluruh warga negara Indonesia asal punya KTP Indonesia mendapatkan layanan pengobatan gratis diseluruh rumah sakit di Indonesia setidaknya kelas 3, sehingga tidak lagi menjadi kampanye instan bagi para calon kepala daerah,” ujarnya
Menurutnya, kebijakan ini bisa dilakukan pemerintah daerah apalagi pusat. PKB menyoroti, hingga hari ini proses anggaran pendidikan keagamaan terutama ditingkat bawah non formal masih jauh dari perhatian yang seimbang.
“Minimal yang wajarlah porsinya karena sekarang sangat tidak wajar, baik pendidikan muslim atau non muslim, padahal karakter anak bangsa itu diciptakan sejak dini,” tegasnya.
Tokoh tokoh agama di daerah seperti di Purbalingga, Cilacap yang merupakan tetangga sebelah Banyumas, pemerintah daerahnya bisa mengapresiasi para tokoh agamanya atas perjuangan dan kontribusinya mereka di masyarakat.
“Coba kalo di kampung kampung tidak ada tokoh agama yang telaten melakukan pendidikan agama dengan pendekatan akhlaq akan jadi apa anak-anak kita?. Oleh itu, hemat saya ini perlu adanya peningkatan,” katanya.
Kemudian, pihaknya secara umum merespon setiap kepala daerah agar menggali ekonomi yang ada dengan maksimal. Masyarakat itu bisa berkarya membangun ekonomi di basis kampung kampungnya tetapi mereka terhambat dengan pemasarannya (output).
Contoh kecil adalah warga disini bisa membuat kripik pisang, saat di produksi mau dijual kemana jika sekampung produksi semuanya? menurut saya pelatihan itu sudah tidak lagi penting, yang penting sekarang itu bagaimana outputnya (marketnya), jadi bagaimana pemerintah membantu penyalurannya, pemerintah saat ini hanya menggali potensi masyarakat untuk berkarya dengan berbagai program stimulus.
“Dibantu penyalurannya kepada market market yang profesional, misalnya ada kewajiban Alfamart di wilayah Banyumas bisa menyerap produk lokal sekian persen, ini ekonomi yang mau kita bangun,” imbuhnya.
Wilayah Banyumas ini sangat luas, maka ketika ada rencana pemekaran setidaknya banyak hal yang akan tumbuh dari efek pemekaran tersebut, peluang kerja yang lebih banyak, potensi menggerakkan kehidupan masyarakat lebih maksimal. Semakin masyarakat ini ruang lingkupnya terjangkau pergerakan ekonomi masyarakat bisa lebih maksimal diurus dengan tata kelola yang lebih baik.
“Orang mungkin bertanya tanya Banyumas nanti bila dibelah menjadi 3 pendapatan asli daerahnya dari mana? dan sebagainya, tidak usah seperti itu belah aja nanti mereka akan bangkit sendiri. Lakukan saja, investor akan datang nanti, apalagi ini masih di tanah jawa yang mudah bagi sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan karena didukung dengan akses yang mudah terjangkau, penduduknya cukup padat sehingga pergerakan itu sangat maksimal,” pungkasnya. (Denis)
