BANYUMASMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menanggapi wacana pembentukan Provinsi Jawa Tengah Selatan (Jasela) dengan menekankan pentingnya kajian ilmiah yang komprehensif serta kesiapan fiskal dari daerah-daerah yang ingin dimekarkan.
Menurutnya, pemekaran wilayah bukan hanya soal keinginan politik, tetapi harus didasari data dan analisis yang matang agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak boleh gegabah. Pemekaran harus berlandaskan bukti empiris agar wilayah tersebut menjadi lebih strategis. Konsepnya, semakin kecil wilayah, maka perhatian juga akan lebih intens,” ujarnya, Kamis (30/5/2025).
Setya menyampaikan bahwa dirinya tidak menolak maupun mendukung secara penuh rencana pemekaran Provinsi Jasela. Namun, ia menggarisbawahi bahwa daerah-daerah yang ingin bergabung dalam provinsi baru harus mandiri secara fiskal, terutama dalam pembiayaan operasional pemerintah provinsi yang baru.
Ia mencontohkan bahwa saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar Rp15 triliun, sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan regulasi terbaru, 60 persen dari pajak tersebut akan dikembalikan ke kabupaten/kota, dan 40 persen menjadi bagian provinsi.
“Kalau hanya didukung 7–10 kabupaten/kota, Jasela harus benar-benar siap dari sisi fiskal. Jangan sampai pemekaran justru memberatkan keuangan daerah,” tegas politisi PKS tersebut.
Lebih lanjut, Setya juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar pemekaran wilayah dapat menjawab tantangan pembangunan seperti kemiskinan, infrastruktur, dan pertanian.
Ia mencontohkan tantangan di sektor pertanian yang mencakup ketersediaan pupuk dan minimnya regenerasi petani muda, serta alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat. Masalah-masalah ini, menurutnya, harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam wacana pemekaran.
Wacana pembentukan Provinsi Jasela sebelumnya digulirkan oleh Anggota DPD RI, Abdul Kholik, sebagai solusi ketimpangan pembangunan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Provinsi Jasela direncanakan mencakup wilayah seperti Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, dan digadang-gadang menjadi kawasan penyangga pangan nasional.
Meski demikian, Setya menegaskan bahwa pemekaran wilayah harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk aspek administratif, teknis, dan kewilayahan.
“Saya tidak antihak pemekaran. Tapi harus ada studi kelayakan yang komprehensif—dari potensi PAD, kesiapan infrastruktur, hingga indeks pembangunan manusianya,” tandasnya.
Selain Jasela, sejumlah usulan pembentukan provinsi baru lainnya yang sempat mencuat di Jawa Tengah adalah Provinsi Muria Raya dan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Namun hingga saat ini, semuanya masih dalam tahap wacana awal.[]
