BANYUMASMEDIA.COM – Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 2 Perpusnas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Ahad pagi (6/7/2025) membahas pentingnya ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan nasional. Narasumber utama, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, menegaskan bahwa ketahanan keluarga fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurut Prof. Euis, ketahanan keluarga dibangun melalui pendidikan yang menghasilkan individu dengan kematangan mental, spiritual, sosial, dan emosional. Hal ini berimplikasi pada pengambilan keputusan yang tepat dalam keluarga serta peran yang efektif dalam membangun kualitas generasi masa depan.
Selain pendidikan, ketahanan ekonomi keluarga juga menjadi kunci agar keluarga mampu menjalankan fungsi dan tugasnya, seperti memberikan asupan gizi yang baik dan menghindari stunting pada anak. Prof. Euis menjelaskan, sistem ekonomi yang sehat dengan lapangan pekerjaan yang layak dan sistem upah yang mensejahterakan memungkinkan keluarga memiliki pilihan dalam peran kerja orangtua, termasuk fleksibilitas kerja dari rumah (WFH/WFA).
“Pembangunan ramah keluarga harus terintegrasi dalam pembangunan reguler seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Tidak ada sektor pembangunan yang berdiri sendiri tanpa berdampak pada keluarga,” kata Prof. Euis.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan kebijakan pemerintah dan non-pemerintah untuk menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan sesuai Undang-Undang. Sistem transportasi yang memudahkan mobilitas tanpa mengorbankan waktu bersama keluarga, serta sistem hukum yang kondusif bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja, merupakan bagian dari pembangunan yang mendukung ketahanan keluarga.
Namun, Prof. Euis mengakui bahwa pembangunan saat ini belum sepenuhnya berjalan sejalan dengan konsep ketahanan keluarga. Oleh karena itu, upaya pengesahan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dianggap penting untuk memastikan seluruh kementerian dan pihak terkait mengintegrasikan fokus pada keluarga dalam setiap kebijakan dan program.
“Undang-Undang Ketahanan Keluarga bukan hanya mengatur secara spesifik, tetapi memberikan mandat agar keluarga menjadi titik sentral pembangunan nasional,” pungkasnya.[denis]
